Calon presiden Anies Baswedan menyerukan agar negara tidak mempengaruhi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum 2024 mendatang. Anies menginginkan agar negara memperbolehkan rakyat untuk secara mandiri memilih siapa pemimpin yang mereka yakini. Hal tersebut disampaikan oleh Anies dalam pidato politiknya pada acara relawan Amanat Indonesia (ANIES) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Minggu (7/5/2023). “Izinkanlah rakyat untuk tidak dipengaruhi oleh negara, tanpa campur tangan negara, negara harus netral dan mempercayai bahwa rakyat menyerahkan kewenangan kepada mereka yang memiliki niat baik dan catatan prestasi yang baik,” ujar Anies.
Anies menekankan bahwa negara tidak boleh campur tangan dalam pemilihan rakyat. Menurutnya, jika negara ikut campur, itu sama saja dengan merendahkan martabat rakyat. “Jika negara ikut campur, itu berarti negara sedang merendahkan rakyat Indonesia. Mereka sudah dewasa, mampu untuk menentukan pilihan mereka sendiri, tidak perlu campur tangan,” jelasnya. Selanjutnya, Anies menyinggung bahwa setiap lima tahun atau pada saat pergantian kepemimpinan, kekuasaan tidak berpindah atau hilang. Dia menjelaskan bahwa pada dasarnya kekuasaan berada di tangan rakyat, sehingga yang berpindah hanyalah kewenangan untuk menjalankan kekuasaan rakyat tersebut. “Jika ada yang khawatir kehilangan kekuasaan, itu artinya dia tidak memahami prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasaan tidak hilang, tidak berpindah. Kekuasaan berada di tangan kita semua, rakyat Indonesia,” tambah Anies.
Sebelumnya, Anies juga menyinggung adanya pihak yang takut kehilangan kekuasaan. Menurutnya, dalam setiap pergantian kepemimpinan, tidak ada kekuasaan yang hilang. “Pemilik kekuasaan di negara ini adalah rakyat. Jadi, kita tidak sedang membicarakan hilangnya kekuasaan atau pemindahan kekuasaan,” ujar Anies di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada hari Jumat (5/5/2023). Yang berpindah dan berganti hanyalah kewenangan dalam menjalankan kekuasaan,” lanjutnya. Anies menilai bahwa dalam demokrasi, pergantian kekuasaan adalah hal yang biasa terjadi. Bahkan, proses pembangunan negara tidak hanya bergantung pada perubahan, tetapi juga pada kelanjutan. Oleh karena itu, Anies meminta agar tidak ada pihak yang merasa memiliki kendali penuh atas kekuasaan. “Jika ada yang merasa memiliki kekuasaan di tangannya, itu berarti dia tidak menghargai prinsip-prinsip dasar dalam demokrasi,” tambahnya.